UUD 1945, MPR dan Keniscayaan Amandemen (Terkait Kewenangan Konstitutif MPR dan Kebutuhan Amandemen Kelima UUD 1945)

Keberadaan suatu Undang-Undang Dasar atau dalam paradigma konstitusi sebagai konstitusi tertulis ditentukan oleh ruang dan waktu keberlakuaannya. Hal demikian, mengandung makna yang lugas bahwa suatu Undang-Undang Dasar berlaku sesuai prinsip relevansi. Terkait relevansi berarti tentang waktu, kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan zaman. Dengan demikian, jika suatu Undang-Undang Dasar dipandang sudah tidak memenuhi prinsip relevansi maka harus disempurnakan. Begitu pula dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila tidak lagi memenuhi prinsip relvansi dalam keberadaannya maka harus disempurnakan sebagaimana telah dilakukan pada masa reformasi. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan cara merubahnya. Untuk mengubah UUD 1945 itupun, telah secara konstitusional diberikan kewenangannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, MPR haruslah responsif terhadap tuntutan relevansi UUD 1945 yang sekarang ini patut untuk ditinjau kembali. Rupa-rupanya, secara waktu, kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan zaman; UUD 1945 perlu disesuaikan. Itulah alasan paling logis mengapa amandemen UUD 1945 perlu disempurnakan. Terutama pula, mengubah atau amandemen UUD 1945 memang senantiasa menjadi keniscayaan. Itu pula alasan mengapa amandemen kelima perlu segera dilaksanakan. Buku UUD 1945, MPR Dan Keniscayaan Amandemen; terdiri dari 9 bab pembahasan, sebagai berikut: I. Pendahuluan II. BPUPK Dan PPKI. III. Undang-Undang Dasar 1945. IV. UUD 1945 Dalam Wajah Rezim. V. Majelis Permusyawaratan RakyaT VI. MPR, UUD 1945 Dan Gejolak Amandemen Kelima UUD 1945. VII. Kendala Dan Upaya MPR Dalam Amandemen Kelima UUD 1945. VIII. Amandemen Kelima UUD 1945: Suatu Keniscayaan. IX. Penutup